METROTODAY, Surabaya– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Target awal, setiap provinsi minimal ada dua sekolah rakyat, dimana kabupaten/kota minimal ada satu sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, semua provinsi di Indonesia saat ini sudah punya SR. Sementara Jawa Timur satu satunya provinsi yang belum punya.
“Untuk mempercepat prosesnya, sekolah raktat ini sekentara memanfaatkan fasilitas Kemensos di daerah. Sedangkan Jawa Timur fasilitas Kemensos pada era Presiden Gus Dur diserahkan ke Pemprov semua,” ungkap Gus Ipul, usai rapat koordinasi penguatan ekonomi desa Jawa Timur tahun 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (9/3) malam.
Sekolah Raktar merupakan program yang direncanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari kalangan masyarakat miskin ekstrim.
Konsep sekolah ini adalah asrama atau boarding school di mana para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga asupan gizi yang layak dan mencukupi.
Meski Jawa Timur sedikit terlambat, namun Gus Ipul mengapresiasi Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak yang melakukan gerak cepat dalam upaya menerjemahkan arahan Presiden Prabowo.
“Baru dua hari lalu kami telpon telponan dengan Bu Khofifah dan hari ini sudah dilakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh bupati, wali kota se Jawa Timur serta Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Sepulang mengikuti acara ini, harapannya bupati dan walikota segera menindaklanjuti untuk mendukung program Presiden Prabowo,” tegas Gus Ipul.
Segera disiapkan lokasi pembangunan 100 Sekolah Rakyat terdiri dari 40 sentra dan Balai Kemensos tersebar di seluruh Indonesia, 20 di Jawa Timur, 20 di Jawa Tengah dan DIY, dan 20 di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kemensos menurut Gus Ipul, telah mendapat dukungan penuh dari Dikdasmen Kemendikbud.
Soal kurikulum maupun tenaga pendidik, Dikdasmen sudah menyiapkan. Kurikulumnya terus digodok, hanya tinggal mendata fasilitas seperti gedung.
Sementara itu, Prof. Nuh DEA, salah satu anggota formatur Sekolah Rakyat Jawa Timur mengungkapkan tentang latar belakang pendirian dan penggunaan istilah Sekolah Rakyat.
“Saya banyak mendapat pertanyaan apakah nama SR tidak malah merendahkan anak anak. Karena sekolah ini memang sekolah khusus untuk anak anak miskin,” katanya.
Ia mengatakan, yang sekolah di SR memang untuk anak miskin, tapi mereka ingin maju.
“Jadi sekolahnya tidak sembunyi sembunyi. Anak anak miskin memang sekolahnya di sini. Tapi anak miskin sekolah di umum juga tidak apa apa. Ini yang membedakan,” paparnya.
Dengan bersekolah di SR, lanjut dia, paling tidak kompetensi dasar sudah didapat. Namun demikian, pembenahan dan pembentukan karakter tetap diperlukan secara khusus untuk menumbuhkan self confidence pada anak.
Mantan Menteri Kominfo ini mengakui, Sekolah Rakyat perlu penanganan khusus karena tidak seperti sekolah reguler.
“Jadi anak anak harus diasramakan. Saya optimis Sekolah Rakyat ini, 20 tahun akan datang, akan melahirkan sarjana sarjana yang luar biasa. Sekarang ini momentum yang tepat membangun Sekolah Rakyat dimulai dari Sekolah Dasar,” ujarnya. (*)
