METROTODAY, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi membuka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 pada Kamis (13 Maret 2025) di Pendopo Delta Wibawa. Partisipasi masyarakat pegang peran kunci.
Musrenbang yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholders. Bupati Subandi mengatakan, Musrenbang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang sejahtera, Pemkab Sidoarjo telah menyusun visi dan misi pasangan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Visi-misi itu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.
Visi dan misi itu disusun untuk periode 2025-2030. Juga telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045.
Di antaranya, penataan kawasan perdesaan dan perkotaan menuju Sidoarjo sebagai metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan.
Metropolitan inklusif diharapkan menjamin kesetaraan, keadilan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Daya saing diartikan sebagai dinamika yang substansial dengan keunggulan pengelolaan sumber daya secara optimal.
Kesejahteraan dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Berkelanjutan berarti terjaganya kelestarian kehidupan untuk generasi mendatang.
”Penataan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan dan kesinambungan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan,” terang Bupati Subandi.
Realisasi program pembangunan RKPD 2026 serta visi dan misi RPJMD 2025-2029 membutuhkan sumber pendanaan dari pendapatan daerah, transfer pusat ke daerah, dan partisipasi dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagai upaya meringankan beban fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bupati Subandi mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
”Usulan pembangunan tersebut merupakan bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” terang Bupati Subandi.
Partisipasi aktif dan masukan konstruktif dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo
Dalam pertemuan tersebut, hadir Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Muhammad Yasin, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdilah Nasih serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati. (MT)
