30 C
Surabaya
28 April 2025, 19:47 PM WIB

Presiden Prabowo Tugaskan Menko IPK Bentuk Badan Otorita Pembangunan Tanggul Laut di Pesisir Utara Jawa dari Tangerang hingga Gresik

METROTODAY, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membentuk badan otorita terkait pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Jawa dari wilayah perairan Tangerang hingga Gresik di Jawa Timur.

“Tanggul Laut Raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall, Presiden sudah menugaskan kepada Menko IPK untuk membentuk semacam badan otorita,” kata Diana di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurut Diana, pembentukan badan otorita ini dikarenakan pembangunan megaproyek tersebut tidak hanya melibatkan kementerian PU, namun juga terdapat beberapa kementerian dan pemangku kepentingan yang nantinya harus bersama-sama untuk menyelesaikan tanggul laut penahan banjir rob dan tsunami itu.

“Ini proyek yang besar, dari Tangerang, Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur. Jadi harus ada badannya. Kemenko IPK sedang merintis hal itu,” kata Diana. Ia menambahkan bahwa badan terkait Giant Sea Wall itu nantinya akan berada di bawah Kemenko IPK.

Sebagai informasi, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).

Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen akan melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini Kementerian PU sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km.

Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah konsep yang akan digunakan.

Desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour. (*)

METROTODAY, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membentuk badan otorita terkait pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Jawa dari wilayah perairan Tangerang hingga Gresik di Jawa Timur.

“Tanggul Laut Raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall, Presiden sudah menugaskan kepada Menko IPK untuk membentuk semacam badan otorita,” kata Diana di Jakarta, Selasa (8/4).

Menurut Diana, pembentukan badan otorita ini dikarenakan pembangunan megaproyek tersebut tidak hanya melibatkan kementerian PU, namun juga terdapat beberapa kementerian dan pemangku kepentingan yang nantinya harus bersama-sama untuk menyelesaikan tanggul laut penahan banjir rob dan tsunami itu.

“Ini proyek yang besar, dari Tangerang, Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur. Jadi harus ada badannya. Kemenko IPK sedang merintis hal itu,” kata Diana. Ia menambahkan bahwa badan terkait Giant Sea Wall itu nantinya akan berada di bawah Kemenko IPK.

Sebagai informasi, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).

Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo berkomitmen akan melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini Kementerian PU sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km.

Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah konsep yang akan digunakan.

Desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour. (*)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

Artikel Terkait

/